PELAKSANAAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PT ASIA FORESTAMA RAYA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASINOMOR Kep.102/Men/VI/2004

Andrew Shandy Utama, Faizah Kamilah

Abstract


Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjanya melebihi waktu kerja sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 undang-undang tersebut wajib membayar upah kerja lembur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan upah kerja lembur pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Asia Forestama Raya tidak membayarkan upah kerja lembur kepada buruh pabriknya yang telah bekerja melebihi jam kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hambatannya karena kondisi keuangan perusahaan tersebut saat ini sedang dalam keadaan yang tidak stabil serta adanya kesepakatan antara manajemen perusahaan dan buruh pabrik bahwa PT Asia Forestama Raya tidak mampu untuk membayarkan upah kerja lembur kepada buruhnya. Penyelesaian hukumnya apabila PT Asia Forestama Raya tidak membayar upah kerja lembur kepada buruhnya yang telah bekerja melebihi jam kerja, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 111| PDF views : 0

References


a. Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor.

Lalu Husni, 2015, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Joni Bambang S., 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung.

Soedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia; Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

b. Jurnal:

Alika Nanda Frisri, 2018, Pemenuhan Hak-hak Pekerja Waktu Tertentu pada PT Wiratama Jaya Perkasa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V No. 1.

Said Fani, 2018, Perlindungan Tenaga Kerja terhadap Pengaturan Waktu Kerja di PT Quality Solution,JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V No. 1.

Suhendro, Andrew Shandy Utama, & Ade Pratiwi Susanty, 2018, Peningkatan Pemahaman Karyawan PT Asia Forestama Raya Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol. 3 No. 2, 236-242.

Yetniwati. 2017. “Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan”. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29 Nomor 1.

c. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.




DOI: http://dx.doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5872

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Seminar Nasonal Cendekiawan, Lembaga Penelitian, Universitas Trisakti University @2017. All right reserved.