SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG DITINJAU BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Ina Heliany, Edison Hatogan Manurung

Abstract


Kejahatan merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang umur maupun status sosialhal ini, ketika seseorang mealakukan kejahatan maka ia akan mendapat hukuman di penjara. Selama di dalam penjara narapidana diberikan pembinaan, pembinaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem kepenjaraan yaitu sebuah sistem yang mempergunakan prinsip balas dendam dari negara terhadap mereka.Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan dengan mulus, sehingga Sahardjo, dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April 1964  melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Mengingat adanya sebuah perubahan dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan tersebut diatas, maka peneliti sangat tertarik sekali untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimanakah implementasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditinjau dari Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ?. adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut.Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Pembinaan yang diperoleh peneliti dari Bidang Bimbingan Kemasyarakatan (Bim Kemasy) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada dasarnya WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) diberikan dua jenis pembinaan yaitu Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi antara lain:Pembinaan kesadaran beragama Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara Pembinaan Kemampuan intelektual Pembinaan Kesadaran HukumPembinaan Sosial Kemasyarakatan (integrasi). Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi berbagai macam keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing.


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 185| PDF views : 0

References


A. Widiada Gunakaya, 1998, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, CV Armiko,Bandung.

Bartal, 1976, Pembinaan Sosial. Rineka Cipta. Jakarta

C.L. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia PT. Rafika Aditama, Bandung.

Farhan Hidayat, 2005, Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, Jakarta.

Gregorius Aryadi, 1995, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

J.E. Sahetapy, 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali, Jakarta.

Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

Muladi, 1988, Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan, Makalah Ceramah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang.

Pamudji, 1985, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Bina Aksara., Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, Pidana Penjara Mau Kemana, CV. Indhill Co, Jakarta.

Soerjono Soekanto 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta.

Tangdilintin, 2008, Pembinaan Generasi Muda, Kanisius, Yogyakarta




DOI: http://dx.doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Seminar Nasonal Cendekiawan, Lembaga Penelitian, Universitas Trisakti University @2017. All right reserved.