FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI META-ANALISIS

Eviniar Nugraheni, Priyo Hari Adi

Abstract


The purpose of this study is to identify the determinants of local government’s financial performance. This research employsa meta-analysis technique with a sample consisting of 33 articles from academic journals, graduate and undergraduate students’ theses reporting on local government’s financial performances in Indonesia published from 2006 to 2016. The results of the study demonstrate that there are five factors affecting local government’s financial performance, that isthe level of the region’s wealth, the size of the local government, leverage, local tax revenue and audit findings. On the other hand, the dependence level,capital expenditure, and legislative size are not shown to be factors local government’s financial performance.

Keywords


Local Government’s Financial Performance; Meta-Analysis

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 316| PDF views : 0

References


Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah). Universitas Muhammadiyah, Akuntansi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. Retrieved 2017, from http://eprints.ums.ac.id/47455/

Abdullah, Asmawanti, D., & Febriansyah. (2015, Oktober). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Akuntansi, 3(1), 41-67. Retrieved 2017, from repository.unib.ac.id

Ajani, E. S., Akram, & Handajani, L. (2016). Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat. InFrestasi, 11(1), 21-40. Retrieved 2017, from http://journal.trunojoyo.ac.id

Alfarisi, S. (2015, Maret 11). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, 3(1). Retrieved 2017, from http://ejournal.unp.ac.id

Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. (2016, Agustus). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi, 5(3), 30-38. Retrieved 2017, from jurnal.unsyiah.ac.id

Artha, D. R., Basuki, P., & Alamsyah. (2015, Desember). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). InFestasi, 11(2), 214-229. Retrieved 2017, from http://infestasi.trunojoyo.ac.id

Ayuningsih, D. (2016, Oktober). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jurusan Akuntansi Syariah. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Retrieved 2017, from eprints.iain-surakarta.ac.id

Aziz, A. (2016, April). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, XI(1), 86-101. Retrieved 2017, from http://ejournal.stiedewantara.ac.id/

Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017, Januari). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6(1), 29-40.

Darmanto, H. C. (2012, Juli). Pengaruh Population, Employment, Size dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Sebelah Maret, Akuntansi. Solo: Universitas Sebelah Maret. Retrieved 2017, from digilib.uns.ac.id

Darwanis, & Saputra, R. (2014, September). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 1(2), 183-199. Retrieved 2017, from jurnal.unsyiah.ac.id

Eny, N., Subroto, B., Sutrisno, & Irianto, G. (2014, September). Meta- Analysis: Corporate Governance dan Manajemen Laba di Indonesia. International Journal of Business and Behavioral Sciences, 4(9). Retrieved 2017

Fanani, Z. (2014, Mei). Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba : Studi Analisis Meta. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 18(2), 181-200. Retrieved 2017, from jurkubank.wordpress.com

Fitriyanti, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Periode 2010-2014. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Akuntansi. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Retrieved 2017, from http://jurnal.umrah.ac.id/

Gustianra, V., & Serly, V. (2019, Agustus). Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah abupaten/ Kota di Indonesia Yang Terdapat Pada Indonesia Governance Indexs Tahun 2014). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1426-1442.

Harumiati, Y., & Payamta. (2014, Oktober). Pengaruh Karakterisitik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 3(2), 75-87. Retrieved 2017, from e-journal.ikippgrimadiun.ac.id

Hasthoro, H. A., & Sunardi. (2016, April). Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, XIX(1), 53-68. Retrieved 2017, from ejournal.uksw.edu

Jauhar, F. (2016, Agustus). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 4(1). Retrieved 2017, from ejournal.unp.ac.id

Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012, Agustus). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akutansi ISSN, 1(1), 15-29. Retrieved 2017, from prodipps.unsyiah.ac.id

Kusumaningrum, N. A. (2015). Pengaruh Karakteristik Inspektorat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret, Akuntansi. Solo: Universitas Sebelas Maret. Retrieved Mei 2017, from https://eprints.uns.ac.id/

Lestari, K., Rahayu, S., & Yudi. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 53-67.

Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Journal & Proceeding, 3(1). Retrieved 2017, from jp.feb.unsoed.ac.id

Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012, September). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: Simposium Nasional Akuntansi, 15. Retrieved 2017, from sna.akuntansi.unikal.ac.id

Ningsih, A. T. (2010). Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Universitas Sebelas Maret, Akuntansi. Solo: Universitas Sebelas Maret. Retrieved 2017, from https://eprints.uns.ac.id/5855/

Noviyanti, N. A., & Kiswanti. (2016, Maret). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5(1). Retrieved 2017, from journal.unnes.ac.id

Pemerintah Republik Indonesia. (1999, Mei 7). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004, Oktober 15). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004, Oktober 15). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006, Mei 15). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010, Oktober 22). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahman, A., & Groenendijk, N. S. (2014, Agustus). Hubungan Antara Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Perpajakan: Studi Meta-Analisis Untuk Kasus Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 20(2), 91-98. Retrieved 2017, from doc.utwente.nl

Rochmah, S. N. (2015, Maret). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). Universitas Muhammadiyah, Akuntansi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. Retrieved 2017, from http://eprints.ums.ac.id

Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019, Februari). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 110-120.

Sedyaningsih, P. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). Universitas Brawijaya, Akuntansi. Malang: Universitas Brawijaya. Retrieved 2017, from academia.edu

Sesotyaningtyas, M. (2012, Agustus). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 1(1). Retrieved 2017, from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj

Soetjipto, H. P. (1995). Aplikasi Meta-Analysis dalam Pengujian Validitas Aitem. Buletin Psikologi, 20-28.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Universitas Sebelas Maret, Akuntansi. Solo: Universitas Sebelas Maret. Retrieved 2017, from eprints.uns.ac.id

Tama, I. G., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Perspektif Akuntansi, 1(1), 91-113.

Utomo, K. P. (2015, Maret). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012). Universitas Muhammadiyah, Akuntansi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. Retrieved 2017, from http://eprints.ums.ac.id

Wenny, C. D. (2012, September 1). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP, 2(1), 3-51. Retrieved 2017, from http://eprints.mdp.ac.id/676/

Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019, Juli). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 85-108.

Wirawan, I. (2014, Mei). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012. Universitas Sebelas Maret, Akuntansi. Solo: Universitas Sebelas Maret. Retrieved 2017, from eprints.uns.ac.id




DOI: http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 Creative Commons License

Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.